ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Tommy Fimi Putera

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda Tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 di Kota Samarinda, dengan objek penelitian Pajak Daerah dari tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Analisis data menggunakan Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan dan Analisis Deret Berkala. Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2012 - 2017 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 persen atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduk masih kurang yang tergambar dari tingkat pendapatan per kapita yang masih kurang dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan.


Keywords


pajak daerah; pendapatan asli daerah; kesejateraan masyarakat Kota Samarinda;

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Bachrul Elmi. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.

Davey, K.J, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Halim (2010). Dasar - Dasar Akuntansi Biaya Jakarta: Salemba Empat.

Kota Samarinda, Peraturan Bupati No. 6 tahun 2011 Tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Kota Samarinda, Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Lalu Karyawan. 2002, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000.

Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kota Magelang. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM ,Yogyakarta.

Mardiasmo, 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Musgrave, Richard A. dan Peggy Musgrave. 1990. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (edisi Bahasa Indonesia) Jakarta: Penerbit Erlangga.

Masykur Wiratmo, 2001 Manajemen Penggalian Potensi Penerimaan Daerah, makalah.

Mohammad Riduansyah. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor) Jurnal Makara, Sosial Humaniora.Vol.7, No.2, Desember. Hal. 49-57

Rachmat Soemitro (2004) 1990. Azas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1. Eresco: Bandung.

Rahayu, Ning dan Imam Santoso (2007). Bunga Rampai Perpajakan Indonesia. FISIP UI,Jakarta.

Raksaka Mahi.2005. Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Universitas Indonesia Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 (pasal 1 ayat 1) Tentang Pajak Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sunarto (2005:15). Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.

Wahyuni, 2010. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 CENDEKIA : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.